SEKILAS PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk

 

Berawal dengan adanya PAKTO 27/1988, yaitu dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk mendirikan Bank baru, telah diantisipasi dengan diadakannya “Temu Koordinasi” antara Dephankam, Perum ASABRI, Pepabri dan para Developer pada tanggal 1 Desember 1988, mengingat dana yang dimiliki oleh Dephankam khususnya, dan proyek KPR pada saat itu dinilai cukup pontesial, dimana dilain pihak jumlah rekanan di lingkungan Dephankam/ABRI diperkirakan sangat membantu sekiranya dapat diwujudkan pendirian Bank baru. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 1989 diajukan proposal pembentukan Bank ke Menhankam, dan pada prinsipnya Menhankam menyetujui untuk dikembangkan dan diadakan penjajakan lebih lanjut. Proposal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan dengan Menpera, Direktur Utama Bank Umum Pemerintah dan Direktur Utama Bank Umum Swasta Nasional.

Dari hasil pertemuan antara Menpera, Direktur Utama Bank Umum Pemerintah dan Direktur Utama Bank Umum Swasta Nasional, maka terbit Surat Perintah Menhankam Nomor: Sprin/146/I/1989 tanggal 28 Januari 1989 yang memerintahkan kepada Direktur Utama Perum ASABRI - Mayjen TNI Tjok P. Swastika dan Ketua Dewan Pembina Proyek KPR Dephankam - Letjen TNI (Purn) Sarwono Widyo Hoetomo, untuk menyusun Studi Kelayakan pendirian Bank, dengan tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit ASABRI dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dephankam/ABRI.

Dalam rangka persiapan perencanaan pendirian Badan Usaha Perbankan, pada bulan Februari 1989 diadakan beberapa pertemuan dengan Konsultan Manajemen LPPI, Direktur Utama Perum ASABRI cq. Direktur Teknik dan Dirjen Moneter Dalam Negeri, sebagai kesimpulan bahwa dalam rangka mempersiapkan pendirian Bank tersebut yang digunakan adalah Konsultan Manajemen LPPI yang diberi tugas untuk membuat studi Kelayakan dan bekerjasama dengan Bank Niaga.

Setelah melalui beberapa tahap persiapan pembentukan Bank Dephankam, dimulai dengan persiapan Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank, pengurusan perizinan, pendanaan, pengadaan personil dan semua penujang lainnya, serta setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama pada tanggal 26 Juli 1989, mengingat pada tanggal 14 Agustus 1989 telah mendapat Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum dari Menteri Keuangan dengan Nomor: S-982/MK.13/1989 tanggal 14 Agustus 1989, dan tanggal 1 September 1989 mendapat surat rekomendasi dari Bank Indonesia dengan nomor: 22/530/UUPS/PSbD perihal Persiapan Pendirian Bank Umum PT. Bank Yudha Bhakti yang mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor: S-982/MK.13/1989 tanggal 14 Agustus 1989 perihal Persetujuan Prinsip pendirian Bank Umum PT. Bank Yudha Bhakti di Jakarta, pada tanggal 14 September 1989 diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Kedua, yang menghasilkan keputusan penting antara lain: Penambahan satu Pusat Koperasi lagi sebagai Pendiri/Pemegang Saham yaitu PUSKOP DEPHANKAM serta pengesahan “LOGO” Bank.

Pada tanggal 23 Oktober 1989 mendapatkan Surat Rekomendasi dari Menteri Koperasi dengan Nomor: 266/M/X/1989, yang memberikan izin kepada INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU, INKOPPOL, INKOPPABRI, PUSKOP MABES TNI, dan PUSKOP DEPHANKAM untuk mendirikan Bank dan sejak tanggal 9 Januari 1990 Bank Yudha Bhakti mulai beroperasi.

Sejak memasuki industri perbankan Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1997, dimana krisis ekonomi moneter mulai menerpa Indonesia dan dirasakan oleh seluruh sektor industri, tak terkecuali industri perbankan yang juga mengalami imbas yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya beberapa bank swasta nasional. Namun krisis moneter tersebut tidak membawa pengaruh yang berarti bagi Bank, bahkan Bank dapat menangkap peluang yang positif dengan adanya krisis tersebut. Justru Bank dalam kurun waktu krisis mampu diklasifikasikan sebagai Bank berkategori “A”, sehingga tidak diperlukan adanya upaya penyelamatan dengan obligasi rekap dari pemerintah. Dimulai sejak tahun 2001 Bank mampu melakukan ekspansi secara berkelanjutan dengan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dari sisi permodalan, Bank yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Induk Koperasi dan Pusat Koperasi di lingkungan TNI/POLRI serta Dephankam, dikarenakan kebutuhan penguatan modal maka masuknya investor swasta tidak dapat dihindari lagi. Bank juga terus melakukan pemupukan modal secara bertahap baik secara organik maupun fresh money dalam rangka memenuhi ketentuan permodalan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya perkembangan serta dinamika kebutuhan permodalan, akhirnya mengantarkan Bank untuk merubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka dengan masuknya investor baru yang berasal dari masyarakat melalui proses Initial Public Offering (IPO) yang efektif sejak pencatatan perdana sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2015. Bank juga kembali melakukan penambahan modal dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada para Pemegang Saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Semester I tahun 2016. Sampai dengan Semester I tahun 2016 Bank memiliki modal dasar sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar Rp. 402.425.600.000,-, dimana PT Gozco Capital dan PT Asabri (Persero) merupakan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5 % (lima persen).

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan infrastruktur Teknologi yang lebih mendekatkan bisnis dengan kebutuhan nasabah. Hal lain yang dilakukan manajemen adalah selalu meningkatkan budaya kerja (corporate culture) yang didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja Bank secara optimal.

Komitmen yang kuat dan langkah yang sinergis dari para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan mampu menempatkan dan membawa Bank untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Bank telah membuktikan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Bank mampu meningkatkan kinerja bisnisnya seiring dengan tuntutan dari investor dan juga stakeholders, Bank dalam hal ini tetap dapat mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga kepercayaan investor dapat terus terjaga.

Template Modified by S-FIVE Art Work Studio www.graphicdesign.sfivestudio.com - http://www.sfivestudio.com